Network
Menurut Tito, proses pelaksanaan, perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan pada wilayah perbatasan negara, sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah antartingkat, secara sinergis.
Pelaksanaan Rakordal 2023, dinilai Tito, mampu memperkokoh dan memperkuat komitmen bersama, dalam rangka mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan, dan beranda negara.
Sehingga, penguatan kedaulatan negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan, dan keutuhan bangsa, dapat terus dijaga serta ditingkatkan.
Adapun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, khususnya untuk di kawasan perbatasan, mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang kemudian dijelaskan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.
Sementara itu, total kumulatif dana yang sudah mendapat persetujuan Presiden Jokowi, untuk pembangunan kawasan perbatasan negara, pada tahun 2023, mencapai Rp7,7 triliun, yang terdiri atas sejumlah kegiatan.
Kegiatan yang dimaksud meliputi pembangunan dari segi penegasan batas negara, pengelolaan potensi daerah, lintas batas negara, dan pembangunan infrastruktur.***
Baca Juga: DPR Nilai Dana Desa Bawa Dampak Besar Bagi Masyarakat Indonesia
