Network
Baca Juga: Kadis Pariwisata Bali Sebut Penertiban Wisman Tidak Pengaruhi Kunjungan
"Di Kemenkumham ada tim pora (pengawasan dan penindakan orang asing), di Disnaker ada tim TKA ilegal, sehingga jelas tidak ada kewenangan tumpang tindih untuk bagaimana meresponnya,” sambungnya.
Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali selama ini sangat berhati-hati dalam menanggapi segala fenomena yang muncul dalam pariwisata Bali.
Juga mempertimbangkan kerisauan para pemilik rental motor apabila larangan sepeda motor benar-benar diterapkan.
Terkait hal ini, Tjok Bagus mengatakan bahwa akan diadakan diskusi dengan banyak stakeholder termasuk para penyedia jasa rental motor.
Baca Juga: Listrik Akan Tetap Dialirkan Selama Nyepi, PLN Bali: Kecuali di Nusa Penida
“Tentu, kita masih ada koordinasi dan kembali dengan teman-teman yang melaksanakan itu, kita akan diskusi, tapi intinya bagaimana wisatawan yang datang ke Bali aman,” tambahnya.
Penyikapan atas fenomena wisata di Bali harus dibicarakan dengan pemerintah pusat. Sebab pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan dan keputusan tetap ada di pusat.
“Kami di daerah melihat dan mengevaluasi beberapa hal mengusulkan, kan boleh mengusulkan, tapi keputusan ada di pusat," kata Tjok Bagus.
"Walaupun jumlahnya meningkat, tapi tidak ada memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Bali. Dan, kita evaluasi dna kita sampaikan ke pemerintah pusat,” tutupnya. ***
