Network
RINGTIMES BALI - Setiap pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BUMH) sesuai dengan kewenangannya diawasi oleh lembaga negara, yaitu Ombudsman.
Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti mengatakan, penyelenggaraan pelayanan publik dari 9 Polres di Bali semuanya memenuhi syarat dan masuk dalam zona hijau.
Berkaitan dengan hal tersebut , Kapolda Bali Irjen. Pol Putu Jayan Danu Putra didampingi Wakapolda Bali Brigjen.
Baca Juga: Gubernur Bali Tegaskan Hari Arak Bali Bukan Untuk Mabuk-Mabukan
Pol. I Ketut Suardana dan seluruh PJU Polda Bali hadir dalam acara penyampaian hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 di Gedung Rupatama pada Selasa, 31 Januari 2023.
Kepala Ombudsman Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti mengatakan bahwa dalam skala nasional, Polri belum memenuhi syarat atau belum masuk dalam zona hijau sesuai dengan penilaian pusat.
Tetapi untuk penyelenggaraan pelayanan publik pada 9 polres di Bali, Sri melakukan usulan ke Ombudsman RI pusat, bahwa sesuai dengan penilaian, seluruh proses yang ada di Provinsi Bali telah memenuhi syarat atau masuk dalam kategori zona hijau.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Tempat Pendakian di Bali, Nomor 2 Cocok Untuk Pemula
“Kami dari perwakilan Bali, meminta ijin kepada pusat untuk memberikan piagam penghargaan khusus kepada 9 polres yang ada di Bali,” ucapnya.
