Network
RINGTIMES BALI - Semakin dekatnya waktu pilkada, memunculkan beberapa nama yang disebut akan mencalonkan diri sebagai calon presiden.
Namun, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai tidak dapat menjadi Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia atau menteri sekalipun.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menegaskan, hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD, sebelum dia ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Tidak. Waktu itu Mahfud MD sebagai pakar hukum mengatakan tak bisa jadi Presiden karena alasan hukum," tegas Ujang sebagaimana dikutip RINGTIMES BALI dari laman RRI, 20 Oktober 2020.
Sebelumnya, dalam tayangan Aiman Kompas TV yang dipublikasikan Youtube, tahun 2018 silam, Mahfud MD sempat menegaskan bahwa Ahok tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, karena dia sempat dihukum dua tahun penjara, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih.
Ahok juga ditegaskannya tidak dapat dijadikan sebagai menteri.
Lebih lanjut menurut Ujang yang juga pengamat politik ini, bukan tidak mungkin Indonesia bakalan hancur jika dipimpin oleh Ahok.
"Seandainya Ahok jadi presiden Indonesia ya akan semakin hancur. Ahok banyak masalahnya. Dan banyak tuduhan korupsinya. Ahok juga tak diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia," tukasnya.
Perlu diketahui, dalam sebuah unggahan Youtube berjudul "Kalau Ahok Jadi Presiden, Apa yang Dilakukan" milik seniman Butet Kertaradjasa, Ahok menyatakan bahwa semua orang pasti punya salah.
Namun jika dirinya menjadi Presiden RI, maka anak koruptor sekalipun dapat masuk ke jajaran birokrasi, asalkan sudah menyatakan komitmen untuk jujur dalam bekerja.***
