Network
RINGTIMES BALI – Pasca beredarnya informasi akan terjadinya potensi gempa bumi yang berdampak pada munculnya tsunami di wilayah pesisir Jawa khususnya di sepanjang pantai selatan Jawa, Jawa Barat dan Jawa Timur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menjalin kerja sama untuk pemasangan sistem peringatan dini tsunami untuk wilayah 1, wilayah ini mencakup tiga kabupaten di provinsi yang berbeda, yakni Mentawai, Nias Selatan dan Banyuwangi.
Ketiga kabupaten tersebut merupakan wilayah dengan potensi bahaya tsunami dengan kategori kelas sedang hingga tinggi.
Berdasarkan analisis InaRISK, sebanyak 10 kecamatan di Kepulauan Mentawai memiliki potensi bahaya tsunami dengan jumlah populasi terpapar mencapai 28 ribu jiwa. Demikian juga untuk Nias Selatan dan Banyuwangi, wilayah-wilayah ini berada pada kategori yang sama untuk bahaya tsunami.
Baca Juga: Geger, Tsunami 20 Meter Diprediksi ITB akan Terjadi di Jabar, Jatim, BMKG Sebut Kemungkinan Terburuk
Kerja sama pemasangan sistem peringatan dini tsunami kedua belah pihak telah dimulai sejak 2008 lalu.
Namun, kerja sama kali ini berfokus pada sistem peringatan dini tsunami.
Langkah ini merupakah komitmen BNPB dalam pelibatan berbagai pihak, khususnya perguruan tinggi, sebagai bagian dari pentaheliks penanggulangan bencana. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pada Jumat 25 September 2020 secara virtual.
Baca Juga: Cek, Daftar Wilayah di Indonesia yang Berpotensi Terjadi Tsunami, Apakah Daerahmu
Pemasangan sistem peringatan dini tsunami di tiga lokasi merupakan pengembangan dari sistem peringatan dini yang sudah dibangun sebelumnya. Sistem yang terpasang akan mengacu pada SNI 8840-1:2019 tentang sistem peringatan dini bencana, draft ISO 22328-2 dan juga RSNI peringatan dini tsunami.
RSNI peringatan dini tsunami sendiri masih dalam pembahasan yang meliputi lima elemen, yakni pengetahuan risiko, diseminasi dan komunikasi risiko, pemantauan dan diseminasi peringatan dini, kemampuan respon dan komitmen keberkelanjutan sistem peringatan dini.
