ICW: Pungli Bansos Covid-19 Paling Banyak di Jakarta, Bali Penyelewengan Bansos

- 11 September 2020, 14:55 WIB
ICW Ungkap Pungli Bansos Covid-19 Banyak Terjadi di Jakarta, Bali Penyelewengan Bansos
ICW Ungkap Pungli Bansos Covid-19 Banyak Terjadi di Jakarta, Bali Penyelewengan Bansos /

RINGTIMES BALI - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama 11 mitra di 13 daerah merilis hasil temuannya selama pandemi Covid-19 melanda. Terungkap, dari hasil pemantauan bantuan sosial (bansos) di 13 daerah paling banyak terjadi di Jakarta yaitu kasus pungli dana bansos Covid-19 dengan 16 kasus stau sebanyak 34 persen.

Sementara di Bali, temuan kasus dari media dan laporan warga sebanyak 33 kasus terkait penyelewengan bansos dalam periode Mei-awal September.

"Terbanyak BLT dana desa 14 kasus dan BST Kemensos 12 kasus," ungkap Yoyo Raharyo dari AJI Denpasar, Jumat 10 September 2020.

Baca Juga: Serapan Dana Bansos Covid-19 di Bali Ratusan Miliar Kemana? Aneh, Produk Pangan Lokal Belum Terserap

Sementara itu, Almas Sjafrina dari ICW memaparkan, dari hasil pemantauan distribusi bantuan sosial sejak 2 Juni hingga 31 Juni 2020 terdapat 239 temuan dan aduan warga terkait masalah atau dugaan penyalahgunaan bantuan sosial.

Daerah-daerah yang dipantau yaitu Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Bali, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kendari, Manado, dan Makassar. Meski pemantauan ICW terbatas pada 13 daerah tersebut, aduan warga yang masuk juga berasal dari daerah lain, seperti Jambi, Kuningan, Sumenep, Konawe Utara, Minahasa Utara, dll

Hasil pemantauan bantuan sosial di 13 daerah sudah dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada publik pada 3 September 2020. Pemantauan ini dilakukan seiring penganggaran dana bansos dampak pandemi. Indonesia mengumumkan kasus pertamanya pada 2 Maret 2020.

Baca Juga: Potensi Penyalahgunaan Bansos Covid-19 di Bali Tinggi, ICW Nilai Pemda Bali Tidak Transparan

Jenis Masalah dan Dugaan Penyalahgunaan Bansos :

No. Jenis Jumlah %
1 Pemotongan/ pungli 46 19,25%
2 Inclusion error 43 17,99%
3 Bantuan tidak diterima warga 23 9,62%
4 Bantuan ganda 21 8,79%
5 Penyaluran bantuan terlambat 11 4,60%
6 Politisasi 9 3,77%
7 Sembako tidak layak 2 0,84%
8 Masalah/ penyalahgunaan lainnya 39 16,32%
9 Non penyalahgunaan 45 18,83%
Jumlah 239 100,00%

Halaman:

Editor: Tri Widiyanti


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x