Network
RINGTIMES BALI - Perhelatan pilkada serentak 2020 sudah semakin dekat, suasana panas sudah mulai dirasakan di tanah air.
Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan mengatakan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang harus bebas dari politik uang (money politic).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, dirinya dalam kunjungan kerja ke Lampung ada dua kegiatan, pertama rangkaian kegiatan metode pencegahan agar tak terjadi korupsi dan persiapan untuk Pilkada 2020, ucapnya, Kamis.
Baca Juga: Berusaha Menghilangkan Jejak, Tersangka Pencemaran Nama Baik Ahok Mau Ngibuli Polisi
"Di Provinsi Lampung ada delapan kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada," katanya.
Pihaknya melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah, KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya terkait persiapan pilkada di Lampung.
Ia mengharapkan, pilkada berjalan fair (adil dan jujur) bebas dari politik uang (money politic) karena salah satu penyebab korupsi adalah biaya politik terlalu tinggi.
Baca Juga: Membandel, Satpol PP Paksa Tutup Panti PIjat di Sentul
KPK lanjut dia, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menandatangani fakta integritas agar tak terjadi politik uang.
"Ada 270 kabupaten/kota dan provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada karenanya kami akan menggelar pertemuan tersebut, " tambahnya.
