Network
RINGTIMES BALI - Sebanyak 31.000 vaksin Covid-19 sudah tiba di Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada Selasa, 5 Januari 2021. Vaksin tiba sekira pukul 00.40 Wita dan langsung disimpan di ruang penyimpanan khusus.
Vaksin Covid-19 diangkut oleh satu mobil boks bertuliskan Bio Farma. Selama proses pengiriman dan penerimaan vaksin Covid-19, turut dijaga ketat oleh petugas kepolisian Bali.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan Bali telah menerima 31.000 dosis vaksin Covid-19 untuk tahap pertama yang akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.
Baca Juga: Update Covid-19, Per 4 Januari Terkonfirmasi 772.103 Kasus, DKI Juara Bertahan Disusul Jabar
"Total penerimaan di Bali lebih dari 2,8 juta. Nanti sasaran yang akan diberikan secara bertahap, jadi tidak seketika dan setiap sasaran mendapatkan dua dosis dari vaksin tersebut," kata Suarjaya seperti dikutip Ringtimesbali.com dari Antara Bali.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bersedia untuk diberikan vaksin Covid-19 pada tahap pertama bersama dengan Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, dan tenaga kesehatan sesuai arahan pemerintah pusat.
"Tadi saya sudah berunding, bahwa kita akan sama-sama disuntik vaksin. Iya pertama nanti, kan kita harus jadi contoh untuk masyarakat. Saya, lalu Pangdam dan Kapolda," kata Wayan Koster dalam konferensi pers di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar, Selasa, 5 Januari 2021 dini hari.
Baca Juga: Vaksin COVID-19 Gratis, Cek NIK Anda Login pedulilindungi.id/cek-nik
Menanggapi pro dan kontra terkait pendistribusian vaksin Covid-19 ini, Wayan Koster mengatakan pendistribusian vaksin Covid-19 menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah pusat dalam mengatasi penyebaran Covid-19.
"Kita harus percaya kepada kebijakan pemerintah pusat dan saya yakini sudah dilakukan dengan cermat dan jadi suatu pilihan pemerintah pusat dalam mengatasi Covid-19, saya kira negara-negara lain juga melakukan hal yang sama," katanya.
Pihaknya mengimbau supaya masyarakat mempercayai dan mengikuti arahan yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah.
