RINGTIMES BALI – Penyaluan bantuan subsidi upah kepada masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Kadang ada beberapa data bermasalah yang membuat penyaluran bantuan terhambat.
Berbagai masalah yang terjadi biasanya terkait dengan rekening penerima bantuan subsidi gaji.
Permasalahan yang sering terjadi adalah rekening tidak sesuai NIK, rekening sudah tidak aktif, rekening pasif, rekening yang tidak tercatat dan rekening yang telah dibekukan oleh Bank.
Baca Juga: Penderita Diabetes Wajib Tahu, Pare Bisa Kontrol Kadar Gula Darah dan Penyakit Lainnya
“Selain itu, terdapat rekening yang tidak sesuai NIK dan rekening yang tidak terdaftar di kliring. Jumlahnya rekening bermasalah ini mencapai 151 ribu rekening,” jelas Menaker Ida Fauziyah, sebagaimana dikutip RINGTIMES BALI dari laman resmi Kemnaker, 15 Desembar 2020.
Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntable dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran.
Akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Mengenal Bunga Violet Afrika, yang Mempesona Ketika Hujan dan Memiliki Sejarah Panjang
Ekspektasi publik sangat luar biasa, karena program subsidi upah ini harus benar- benar diterima oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan.
Bantuan nanti akan dibayarkan pada nomor rekening atas nama penerima bantuan pemerintah subsidi upa