Network
RINGTIMES BALI – Baru-baru ini Cina menetapkan Undang-undang (UU) penjaga pantai. Cina sering dikabarkan memiliki sengketa kedaulatan maritim di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, dengan pemberlakuan UU ini dapat meningkatan sengketa maritim serta permintaan pengajuan klaim yang melanggar hukum.
Pada bulan Januari lalu, secara eksplisit Cina memberlakukan UU yang mengijinkan penjaga pantainya untuk menembaki kapal asing.
Dilansir Ringtimesbali.com dari Aljazeera.com, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan keprihatinan Washington dalam pengarahan rutinnya.
Keprihatinan karena Cina menghubungkan penggunaan kekuatan termasuk Angkatan bersenjata oleh penjaga pantai demi penegakan klaim dan sengketa teritorial serta maritim di Laut Cina Timur dan Selatan.
“Sangat menyiratkan bahwa Undang-undang ini dapat digunakan untuk mengintimidasi tetangga maritim Cina,” ucap Ned.
Baca Juga: Xi Jinping Ingatkan Potensi Perang Dingin Dengan China, Jika AS Masih Proteksionis
Selain itu, Ned Price juga mengungkapkan kekhawatiran atas klaim maritim Cina yang melanggar hukum di Laut Cina Selatan merujuk pada keputusan Internasional yang mendukung perselisihan Filipina dengan Cina.
“Kami lebih khawatir bahwa Cina menggunakan Undang-undang baru ini untuk menegaskan klaim maritimnya yang melanggar hukum Laut Cina Selatan, yang sepenuhnya ditolak oleh putusan pengadilan Arbitrase tahun 2016,” ungkapnya.
