Network
RINGTIMES BALI – Simak pembahasan soal dan kunci jawaban PKN kelas 9 SMP MTs halaman 94, Uji Kompetensi Bab 3: Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembahasan soal dan kunci jawaban PKN kelas 9 SMP MTs dalam artikel ini, dimaksudkan sebagai bahan referensi dan evaluasi belajar bagi siswa.
Selain itu, kunci jawaban PKN berikut ini, juga diharapkan dapat membantu proses belajar adik-adik kelas 9 SMP MTs.
Artikel kunci jawaban ini mengacu pada Buku Teks PKN kelas 9 SMP MTs Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018, yang dilansir dari laman Buku Kemendikbud.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 7 SMP Halaman 134 135, Uji Kompetensi 5.1 Apa Pengertian Kerjasama
Sajian kunci jawaban dalam artikel ini, dipandu oleh Kunti Nur Afifah, S.Pd Alumnus Prodi PKN Universitas Muhammadiyah Malang.
Berikut soal dan kunci jawaban selengkapnya :
Uji Kompetensi
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?
Alternatif jawaban : Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara tertentu.
Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara.
2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!
Alternatif jawaban : Sifat-sifat kedaulatan yakni sebagai berikut :
- Asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
Baca Juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 159 Bagian B. Jawablah dengan Benar Pertanyaan Berikut
- Permanen, artinya kedaulatan itu tetap ada sepanjang negara yang juga tetap berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti.
- Tunggal, artinya kedaulatan itu merupakan satu-satunya yang ada di dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain.
- Tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.
3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Siapa saja tokohnya?
Alternatif jawaban : Teori Kedaulatan Tuhan adalah teori yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (causa prima).
Menurut teori Kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan di dunia.
Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa.
Pelopornya antara lain:
- Augustinus (354-430)
- Thomas Aquino (1215-1274)
- Hegel (1770 – 1831)
- J. Stahl (1802 – 1861)
Teori kedaulatan negara adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara.
Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara.
Peletak teori ini antara lain :
- Jean Bodin
- Hegel
- Jellinek
- Paul Laband
4. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?
Alternatif jawaban : Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dibagi atas tiga kekuasaan :
(1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 7 SMP Halaman 134 135, Uji Kompetensi 5.2
(2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan.
(3) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut kekuasaan kehakiman.
5. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia?
Alternatif jawaban : Landasan yuridis kedaulatan Negara Republik Indonesia yakni sebagai berikut :
- Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…"
- Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
6. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?
Alternatif jawaban : Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan.
Baca Juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 72 Mengenai Mekanisme Penyerbukan dan Pembuahan
Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis/komunis!
Alternatif jawaban : Kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis yakni sebagai berikut :
(1) Demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan mengakui hak milik perorangan.
(2) Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.
(3) Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara.
(4) Tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas
8. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia!
Alternatif jawaban : Asas-asas pemilu yakni sebagai berikut :
(1) Langsung, mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 SMP Halaman 120 Uji Kompetensi 4, Keberagaman Masyarakat Indonesia
(2) Umum, mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu.
(3) Bebas, memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak memilih dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
(4) Rahasia, memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun.
(5) Jujur, mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Adil, mengandung arti bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.
9. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!
Alternatif jawaban : Pada pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa orde baru, terdapat beberapa hal yang dapat dibandingkan dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila masa reformasi di antaranya yakni sebagai berikut:
Pelaksanaan pemilu pada masa orde baru yang tidak demokratis, dan terjadi kecurangan pada pemilu saat itu. Dibatasinya pula partai politik pada masa orde baru yang hanya dibolehkan tiga partai politik saja.
Selain itu pada masa orde baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN merajalela, serta pemusatan kekuasaan berada pada tangan presiden.
Dalam segi pendidikan, pada masa orde baru banyak mengukir suatu prestasi dari berbagai program, hal ini mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia yang pada saat itu masih terbatas.
Sedangkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi, sebagai berikut:
Pemerintah pada masa reformasi tidak memiliki kebijakan dalam sistem pemerintahannya, dan hanya mengikuti kebijakan berdasarkan keputusan partai politik yang pada saat itu masih berjalan.
Dalam segi pendidikan, fasilitas terbuka untuk semua kalangan tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan.
Pelaksanaan pemilu pada masa reformasi ditandai dengan bermunculannya berbagai partai politik dengan perbedaan latar belakang, yang dapat dilihat dari segi golongan maupun ideologi.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 8 SMP Halaman 73 Uji Kompetensi 3, Peraturan Perundang-undangan Terlengkap
10. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semiparlementer!
Alternatif jawaban : Perbedaan sistem parlementer dengan sistem semi parlementer adalah:
Parlementer => Kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, serta antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu kesatuan.
Semi Parlementer => Kepala negaranya adalah presiden, sedangkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, serta antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu kesatuan.
11. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
Alternatif jawaban : Tugas MPR menurut UUD 1945 tercantum dalam Pasal 3 UUD 1945, yakni sebagai berikut :
(1) Mengubah dan menetapkan UUD.
(2) Melantik presiden dan/atau wakil presiden.
(3) Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, apabila terbukti melanggar UUD 1945.
12. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP Halaman 120, Menentukan Pokok Pikiran Teks Pajak
Alternatif jawaban : Tugas Presiden sebagai kepala negara sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945, yakni sebagai berikut :
Presiden memegang kekuasaan paling tinggi atas angkatan laut, angkatan udara, dan juga angkatan darat. Hal ini sesuai dengan yang termaktub di dalam pasal 10 UUD 1945.
Presiden bertugas menerima penempatan duta yang berasal dari negara lain dengan tetap memperhatikan pertimbangan dari DPR. Hal ini termaktub dalam pasal 13 ayat 3 UUD 1945.
Presiden atas nama negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk agamanya serta dalam beribadat menurut agamanya masing-masing. Hal ini disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945.
Presiden atas nama negara mengutamakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
Presiden atas nama negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan memberi jaminan kebebasan pada masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budaya. Hal ini termaktub dalam pasal 32 ayat 1 UUD 1945.
Presiden atas nama negara menghormati serta memelihara bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya nasional. Hal ini termaktub di dalam pasal 32 ayat 2 UUD 1945.
Selain itu masih banyak lagi tugas presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang termuat di dalam UUD 1945 pada pasal-pasal yang lainnya.
Baca Juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 159 Bagian B. Jawablah dengan Benar Pertanyaan Berikut
13. Jelaskan fungsi-fungsi DPR!
Alternatif jawaban : Fungsi-fungsi DPR yakni sebagai berikut :
(1) Fungsi legislasi : Fungsi DPR dalam menetapkan undang-undang.
(2) Fungsi anggaran : Fungsi DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN.
(3) Fungsi pengawasan : Fungsi DPR dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden.
14. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!
Alternatif jawaban :
Mahkamah Agung memiliki tugas pokok diantaranya sebagai berikut :
(1) Mengadili pada tingkat kasasi.
(2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar.
(3) Mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang terdapat pada pasal 24 A ayat 1 UUD 1945.
Sedangkan, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas pokok sebagai berikut:
(1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
(2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
(3) Memutuskan pembubaran partai politik.
(4) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, hal ini termuat di dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945.
15. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?
Alternatif jawaban : DPR dengan presiden memiliki hubungan dalam rangka menjalankan hak legislasi, yang mana DPR bersama dengan presiden melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan RUU yang nantinya menjadi UUD.
16. Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR?
Alternatif jawaban : DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK terlibat dalam hubungan tata kerja, antara lain :
- Dalam menetapkan undang-undang DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk UU dengan persetujuan presiden, termasuk UU anggaran dan pendapatan negara (APBN).
Dalam hal ini, DPD juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- Dalam pemberhentian presiden, DPR memiliki fungsi yakni mengawasi presiden dalam menjalakan pemerintahan, apabila presiden terbukti menyimpang maka DPR dapat memberhentikan presiden bersama dengan MPR.
Selain itu, apabila DPR berpendapat bahwa presiden melanggar UUD 1945, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR.
Disclaimer : Artikel kunci jawaban ini bersifat terbuka, adik-adik kelas 9 SMP MTs dapat mengeksplorasi atau mengembangkan jawaban.
Terkait kebenaran jawaban, tergantung penilaian dari bapak/ibu guru pengampu mata pelajaran PKN di kelas masing-masing.***
