Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA MA Halaman 128, Bab 4 Merangkum Kebijakan Pembangunan Orde Baru

- 10 September 2022, 20:00 WIB
Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA MA Halaman 128, Bab 4 Merangkum Kebijakan Pembangunan Orde Baru
Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA MA Halaman 128, Bab 4 Merangkum Kebijakan Pembangunan Orde Baru /Tangkapan layar buku kemdikbud

Usaha pembangunan yang meliputi banyak bidang dengan ciri-ciri tersendiri diperlukan suatu wawasan yang bisa mengikat dalam kesatuan yang selaras yaitu Wawasan Nusantara. Selain itu, ketahanan nasional juga menjadi syarat yang diperlakukan untuk melaksanakan suatu pembangunan.

Ketahanan yang kuat akan menciptakan pembangunan nasional, sedangkan pembangunan nasional yang berhasil akan meningkatkan ketahanan nasional. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu lima (5) tahun.

Baca Juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 3 4 Letak Geografis Negara-negara ASEAN Kurikulum 2013

Dalam Repelita I, pelaksanaan awalnya adalah pada 1 April 1969. Tujuannya ialah meningkatkan taraf hidup rakyat dan mendasari adanya pembangunan dalam tahap berikutnya.

Dalam kebijakan ini, biaya yang digunakan adalah untuk pembangunan dalam sektor listrik, perhubungan, pariwisata, industri, pertambangan, pertanian, pendidikan, dan keluarga berencana. Kebijakan ini berakhir pada 31 Maret 1974 yang keseluruhannya berhasil dilaksanakan sesuai dengan sasaran awal.

Dalam Repelita II, pelaksanaan awalnya adalah pada 1 April 1974. Sasaran dalam kebijakan ini adalah tercukupinya makanan dan pakaian yang tersedia dengan mutu yang lebih baik dari sebelumnya, tercukupinya bahan perumahan dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk masyarakat luas dan meningkatnya keadaaan prasarana yang lebih memuaskan.

Baca Juga: Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 42, Tugas: Novel Sejarah Gajah Mada Bergelut dalam Takhta dan Angkara

Dalam Repelita III, pelaksanaan awalnya yakni pada 1 April 1979 dan berakhir pada 31 Maret 1984. Kebijakan ini didasari pada Trilogi Pembangunan yang juga digunakan dalam Repelita I dan II.

Beberapa asas pemerataan yang dituangkan dalam kebijakan ini adalah pemerataan kebutuhan pokok, pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan serta pemerataan penggolongan pendapatan.

Dalam Repelita IV, pelaksanaan awal terjadi pada 1984 dan berakhir pada 1989 dengan sasaran kebijakan dalam bidang industri dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, banyak kebijakan terkait Sumber Daya Manusia dibuat dalam pelaksanaannya.

Halaman:

Editor: Annisa Fadilla


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah