Network
RINGTIMES BALI - Berikut pembahasan materi Undang-Undang Pemerintahan daerah untuk pelajaran PKN kelas 7 SMP MTs halaman 150.
Pada soal PKN kelas 7 halaman 150, siswa diharapkan mengetahui tentang isi dari perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Pembahasan soal aktivitas 6.3 dan kunci jawaban ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan referensi siswa dalam mengerjakan tugas.
Berikut pembahasan jawaban dipandu oleh alumni UMM Pendidikan PKN, Kunti Nur Afifah, S.Pd., sesuai materi Buku Paket PKN kelas VII SMP MTs Kurikulum 2013 Kemdikbud :
Aktivitas 6.3
Bacalah dari berbagai sumber tentang undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan lengkapi informasinya!
Jawaban:
1. Arti otonomi daerah
Sesuai UU No 2 Tahun 2015, otonomi daerah diartikan secara lebih singkat sebagai hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah otonomnya sesuai undang-undang.
2. Pengertian daerah otonom
Daerah dalam suatu negara yang memiliki kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut, terkecuali dari pemerintah pusat sebagai pengawas.
3. Arti desentralisasi
Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurusi daerahnya serta menampung aspirasi rakyat.
4. Arti dekosentrasi
Sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan pemerintahan pusat ke lembaga lainnya agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan.
5. Arti tugas pembantuan
Penugasan dari pemerintah yang cakupannya lebih luas ke pemerintah yang cakupannya lebih kecil.
6. Urusan pemerintah pusat
- Urusan pemerintahan yang lokasinya dan penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara
- urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pusat
- urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
Baca Juga: Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2 Tahun 2022 Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan Terlengkap
7. Urusan pemerintah daerah
- urusan pemerintahan yang lokasi dan penggunaannya lintas daerah kabupaten atau kota
- urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
8. Pemerintahan daerah
Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dengan dibantu DPRD sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya.
9. Pemilihan kepala daerah
Dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat sebagai pemilih
10. Keuangan daerah
Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang keuangan.
Baca Juga: Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2 Tahun 2022 Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan Terlengkap
11. Peraturan daerah
Pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih rinci di setiap daerah
12. Wewenang DPRD
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda
- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
Demikian pembahasan soal dan alternatif kunci jawaban yang bisa dipelajari untuk memahami materi sekaligus memudahkan dalam mengerjakan tugas PKN.
Diclaimer:
- artikel ini dibuat untuk membantu siswa dalam belajar dan memahami materi
- kunci jawaban dalam artikel ini bersifat terbuka sehingga siswa bisa mengeksplorasi jawaban yang lebih baik
- artikel ini tidak menjamin kebenaran jawaban 100 persen.***
