Network
Sebelum deklarasi Djuanda,
Wilayah perairan Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) yaitu ditetapkan 3 mil atau 5,5 km yang dihitung dari garis laut saat sedang surut.
Peraturan tersebut merugikan Indonesia karena banyak kapal asing yang bebas mengambil sumberdaya laut di Indonesia.
Setelah deklarasi Djuanda,
Wilayah perairan Indonesia diukur sejauh 12 mil dari dasar pantai pulau terluar, laut tidak lagi menjadi lautan pemisah tetapi sebagai penghubung antar pulau di Indonesia.
Baca Juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 253 254 255 Ayo Kita Berlatih 9.3, Pembahasan No. 1-5
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.
Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.
Setelah mengalami pertentangan dari beberapa negara, deklarasi Djuanda akhirnya ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).
Baca Juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 253 254 255 Ayo Kita Berlatih 9.3, Pembahasan No. 6-10
