Network
Sebab jika setiap daerah diberikan otonomi untuk mengatur sistem pertahanan, maka banyak sekali terdapat organisasi pertahanan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kurangnya koordinasi.
Kurangnya koordinasi ini sangat berbahaya jika ada keadaan genting mengenai gangguan pertahanan negara.
Oleh karena itulah, pertahanan negara tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah.
Ada beberapa urusan lain yang juga tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah, yaitu politik luar negeri karena sudah diatur oleh kementerian luar negeri.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 184, Yang Dimaksud dengan Bela Negara
Kemudian pertahanan dan keamanan karena sudah diatur oleh kementerian pertahanan, moneter karena sudah diatur oleh kementerian keuangan dan Bank Indonesia.
Selain itu juga ada fiskal nasional yang sudah diatur oleh pemrintah dan agama karena sudah diatur oleh kementerian agama.
Selain alasan tersebut, pertahanan negara juga memerlukan persatuan sebagai suatu negara yang utuh dan sifatnya nasional atau tidak kedaerahan.
Sehingga wajib berpusat langsung pada negara agar tidak terjadi perpecahan antardaerah.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 184, Perbedaan Peran TNI dan Polri
