Kasus Penyimpangan Kebijakan Politik Ekonomi Masa Orde Baru, Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 141

RINGTIMES BALI – Hallo adik adik semua, kita akan bahas tentang pembahasan soal Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA, Kasus Penyimpangan Dari Kebijakan Politik Ekonomi Masa Orde Baru hingga Kini, lengkap  terbaru 2022.

Pembahasan Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA halaman 141, Kasus Penyimpangan Kebijakan Politik Ekonomi Masa Orde Baru hingga Masa Kini, lengkap  terbaru 2022.

Dilansir dari buku paket Sejarah Indonesia kelas 12 edisi 2018 terbitan Kemendikbud pada 16 Februari 2022, menurut Alumni Sastra Sejarah UNEJ, Arif Budiman, S.S, kepada RINGTIMES BALI, berikut ini penjelasannya.

Baca Juga: Download Lagu Salam Alaikum – Harris J MP3 MP4, Mudah dan Gratis

TUGAS

Cari pula berbagai kasus penyimpangan dari kebijakan politik ekonomi pemerintahan Orde Baru yang hingga kini belum juga ada penyelesaian.

Pembahasan:

Banyak penyimpangan terjadi dalam berbagai bidang, termasuk pada konstitusi negara yaitu Undang  – Undang Dasar 1945.

Berikut beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru, yaitu:

1.) Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden

Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut memicu terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meningkat, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multi dimensi.

Kekuasaan kehakiman juga diikut campuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri.

Baca Juga: Fakta dan Opini Artikel Memotret Kondisi Kesehatan, Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 143 Full 17 Paragraf

2.) Penyimpangan Pancasila

=>> Pancasila disalah gunakan sebagai simbol kekuasaan.

=>> Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga kelanggengan masa jabatan pada Orde Baru dapat dilegitimasi.

=>> Hanya orang – orang terdekat Soeharto yang dipercaya untuk menguasai perusahaan – perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan penyimpangan dari kelima sila Pancasila.

=>> Kelompok – kelompok minoritas disingkirkan dengan menggunakan Fungsi Pancasila sebagai alasannya.

=>> Nilai – nilai Pancasila menjadi kabur karena banyak praktik yang menyimpang diklaim sebagai fungsi pokok Pancasila, sehingga siapa pun yang menentang kebijakan tersebut dianggap juga menentang Pancasila.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 145 146, Uji Kompetensi Bab 5 Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia

3.) Hak politik dibatasi

Terjadinya pembatasan hak politik rakyat sebenarnya melanggar hak warga negara sebagaimana tercantum pada UUD 1945.

Pembatasan tersebut terlihat pada tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar dan PDIP.

Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis, yaitu adanya keterpaksaan hak pemilihan, karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden untuk terus menerus dipilih menjadi Presiden seterusnya.

4.) Kebebasan pers dibatasi

Kebebasan pers jadi diawasi dengan ketat dan dibelenggu sehingga tidak dapat mengapresiasikan suara rakyat atau bahkan dapat menyampaikan kritiknya kepada umum.

Banyak sekali koran dan majalah atau pun media cetak lainnya mengalami pembredelan. Pancasila juga diberi tafsir hanya sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata. Sehingga terjadi tindakannya.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 136, Tugas Kelompok 5.1 Faktor Penyebab Permasalahan Berbagai Aspek

5.) Pembangunan tidak merata

Pembangunan tidak merata membuat kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing-masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan.

Sehingga sangat memicu terjadinya kecemburuan sosial antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya.

6.) Pelanggaran HAM

Banyak pelanggaran HAM terjadi hanya karena alasan keamanan dan terhadap pihak – pihak yang menunjukkan kritik kepada pemerintah.

Kekerasan digunakan untuk menciptakan suasana yang aman misalnya dengan adanya ‘Penembakan Misterius’ dan penculikan yang menyasar orang – orang yang mencoba mengeluarkan pendapatnya terhadap pemerintah.

Baca Juga: Download Lagu Kuasamu – BCL MP3 MP4, Mudah dan Gratis

7.) Menurunnya Kualitas Birokrasi

Penurunan kualitas birokrasi begitu drastis ketika saat itu mengutamakan prinsip ‘asal bapak senang’ sehingga banyak mengabaikan prosedur – prosedur yang harusnya diikuti dengan benar.

Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat.

Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal, karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 138 139 Struktur Retorika Teks Diskusi Antitawuran

8.) Tekanan Terhadap Warga Tionghoa

Warga Tionghoa mengalami tekanan dan dianggap sebagai warga asing sejak tahun 1967 dan berkedudukan di bawah pribumi.

Secara tidak langsung, hak – hak asasi mereka juga dihapuskan, yaitu melarang perayaan hari raya Imlek, kesenian Barongsai, juga melarang penggunaan bahasa Mandarin, begitu juga dengan agamanya.

Mereka sampai harus menghadap Mahkamah Agung hingga akhirnya diizinkan oleh Jaksa Agung dengan catatan bahwa bangsa Tionghoa tidak akan mengumpulkan kekuatan untuk memberontak.

Hanya ada satu surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit dan sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia.

Disclaimer :

Pembahasan soal ini hanyalah sebagai referensi belajar siswa. Kebenaran jawaban tergantung penilaian pengajar. Selamat belajar.***