Soal PKN Kelas 7 Halaman 67 Tabel 3.1 Perumusan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945

- 3 November 2021, 08:21 WIB
Ilustrasi pembahasan soal PKN Kelas 7 Halaman 67 tabel 3.1 perumusan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ilustrasi pembahasan soal PKN Kelas 7 Halaman 67 tabel 3.1 perumusan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945. /freepik.com/@pressfoto


RINGTIMES BALI - Berikut ini soal PKN Kelas 7 Halaman 67 tabel 3.1 perumusan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam artikel ini akan dipaparkan pembahsan soal beserta jawaban PKN kelas 7 pada Halaman 67 pada tabel.

Pembahasan soal dan kunci jawaban ini dibuat untuk membantu adik-adik mengerjakan PKN kelas 7 halaman 67 selama semester 1 berlangsung.

Baca Juga: Latihan Soal UAS PKN Kelas 7 Semester 1 2021 dan Kunci Jawaban Terbaru

Dengan adanya pembahasan beserta kunci jawaban PKN kelas 7, adik-adik diharapkan dapat menyelesaikan tugas perumusan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada Halaman 67 di dalam modul pembelajaran.

Agar lebih jelasnya, berikut pembahasan soal PKN kelas 7 halaman 67 aktivitas 3.1 yang dilansir dari modul PKN kelas VIII BSE Kemendikbud :

Perumusan UUD NRI Tahun 1945 pada sidang kedua BPUPKI yaitu:  

Baca Juga: Kunci Jawaban PAS UAS PKN Kelas 7 Lengkap Semester 1 2021, Terbaru

1. Pembahasan sidang dimulai dari tanggal 13 Juli 1945, Panitia kecil memiliki tugas untuk merancang UUD yang menghasilkan beberapa hal mengenai lambang negara, bentuk negara kesatuan, membentuk lembaga negara Majelis Pemusyawaratan Rakyat hingga membentuk panitia kecil yang memiliki tugas untuk menghaluskan bahasa rancangan UUD.  

Baca Juga: Pembahasan Soal PKN Kelas 7 Halaman 81 Uji Kompetensi 3.1 Perumusan dan Pengesahan UUD 1945

 2. Pembahasan sidang selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945, membahas tentang pernyataan kemerdekaan dan pelaporan hasil kinerja panitia kecil yang menghasilkan beberapa pasal-pasal di dalam rancangan UUD yang terdiri dari 42 pasal yang memuat 5 pasal tentang aturan peralihan keadaan perang dan 1 pasal tentang aturan tambahan.  

Halaman:

Editor: Muhammad Khusaini


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x