RINGTIMES BALI - Berikut ini Sejarah Indonesia, halaman 128, Bab 4 Merangkum Kebijakan Pembangunan Order Baru kelas 12 SMA MA.
Adanya pembahasan pada Bab 4 halaman 128 Sejarah Indonesia kelas 12 SMA MA, kami harap bisa membantu baik dari siswa, guru maupun orang tua untuk belajar dan mengevaluasi dari materi Merangkum Kebijakan Pembangunan Orde Baru.
Dilansir dari laman Buku Sekolah Elektronik Kemdikbud pada 10 September 2022, simak pembahasan Sejarah Indonesia kelas 12 SMA MA pada halaman 128 Kurikulum 2013 dipandu oleh Alumni Sastra Sejarah Universitas Jember, Arif Budiman, S.S.
Pelaksanaan pembangunan berpijak pada Trilogi Pembangunan, yakni adanya pemerataan pembangunan dan hasil yang menuju pada diciptakannya keadilan bagi masyarakat Indonesia, adanya pertumbuhan atau perkembangan perekonomian Indonesia yang tinggi serta adanya kestabilan nasional yang efektif dan aktif.
Hal tersebut kemudian diperlukan adanya pola dasar dan pola umum jangka panjang sebagai refrensi bagi pelaksanaannya yaitu Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Hal ini juga didorong dengan adanya asas-asas pembangunan, yakni pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong dengan semangat kekeluargaan, pembangunan berdasar pada Pancasila dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya permasalahan.
Apabila ada permasalahan yang terjadi, maka harus dilakukan secara musyawarah, setiap hasil yang diperoleh dari suatu pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat keseluruhan, menekankan adanya stabilitas antara kepentingan satu dengan yang lain, masyarakat sadar dan taat terhadap hukum yang dijamin oleh negara serta pembangunan dilakukan atas kemampuan dan kekuatan diri sendiri yang didasari dengan kepribadian bangsa.
Usaha pembangunan yang meliputi banyak bidang dengan ciri-ciri tersendiri diperlukan suatu wawasan yang bisa mengikat dalam kesatuan yang selaras yaitu Wawasan Nusantara. Selain itu, ketahanan nasional juga menjadi syarat yang diperlakukan untuk melaksanakan suatu pembangunan.
Ketahanan yang kuat akan menciptakan pembangunan nasional, sedangkan pembangunan nasional yang berhasil akan meningkatkan ketahanan nasional. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu lima (5) tahun.
Baca Juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 3 4 Letak Geografis Negara-negara ASEAN Kurikulum 2013
Dalam Repelita I, pelaksanaan awalnya adalah pada 1 April 1969. Tujuannya ialah meningkatkan taraf hidup rakyat dan mendasari adanya pembangunan dalam tahap berikutnya.
Dalam kebijakan ini, biaya yang digunakan adalah untuk pembangunan dalam sektor listrik, perhubungan, pariwisata, industri, pertambangan, pertanian, pendidikan, dan keluarga berencana. Kebijakan ini berakhir pada 31 Maret 1974 yang keseluruhannya berhasil dilaksanakan sesuai dengan sasaran awal.
Dalam Repelita II, pelaksanaan awalnya adalah pada 1 April 1974. Sasaran dalam kebijakan ini adalah tercukupinya makanan dan pakaian yang tersedia dengan mutu yang lebih baik dari sebelumnya, tercukupinya bahan perumahan dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk masyarakat luas dan meningkatnya keadaaan prasarana yang lebih memuaskan.
Dalam Repelita III, pelaksanaan awalnya yakni pada 1 April 1979 dan berakhir pada 31 Maret 1984. Kebijakan ini didasari pada Trilogi Pembangunan yang juga digunakan dalam Repelita I dan II.
Beberapa asas pemerataan yang dituangkan dalam kebijakan ini adalah pemerataan kebutuhan pokok, pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan serta pemerataan penggolongan pendapatan.
Dalam Repelita IV, pelaksanaan awal terjadi pada 1984 dan berakhir pada 1989 dengan sasaran kebijakan dalam bidang industri dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, banyak kebijakan terkait Sumber Daya Manusia dibuat dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA MA Halaman 102, Bab 3 Pembahasan Uji Kompetensi Kurikulum 2013
Repelita V, pelaksanaan awal terjadi pada 1989 dan berakhir pada 1994 dengan sasaran kebijakan dalam bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Selain ketiga hal terebut, dalam bidang industri juga akan digencarkan pembangunan dalam bidang industri jasa yang lebih stabil.
Itulah pembahasan dari materi Merangkum Kebijakan Pembangunan Orde Baru halaman 128 untuk kelas 12 SMA MA.
Disclaimer:
Artikel ini dibuat untuk membantu adik-adik kelas 12 SMA MA untuk memudahkan pembelajaran dan menjawab pertanyaan pada halaman 128.
Artikel ini tidak menjamin kebenaran yang bersifat mutlak, sebab terdapat kemungkinan ada eksplorasi jawaban dari yang lain***