RINGTIMES BALI – Berikut pembahasan soal PKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 halaman 9.
Adanya pembahasan soal ini diharapkan dapat membantu para siswa kelas 10 ketika belajar mata pelajaran PKN di rumah secara mandiri.
Inilah pembahasan soal PKN kelas 10 halaman 9, sebagaimana yang dilansir dari Buku Sekolah Elektronik dan dipandu oleh alumni Pendidikan PKN UMM, Kunti Nur Afifah, S.Pd.
Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dasar hukumnya yaitu pasal 2 UUD 1945 dan pasal 3 UUD 1945.
Tugas dan wewenangnya yaitu mengubah serta menetapkan UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden.
Kemudian memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau UU.
Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat diatur pada pasal 20 UUD 1945 yaitu membentuk UU, menetapkan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia.
Lalu mengawasi jalannya pemerintahan.
Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah
Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditegaskan dalam pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai berikut.
Baca Juga: Pembahasan PKN Kelas 10 Halaman 34 Uji Kompetensi Bab 1, Jelaskan Jenis-jenis Kekuasaan
1. Mengajukan rancangan UU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah.
2. Membahas rancangan UU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.
4. Berhak mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah.
Tugas dan Wewenang Presiden
Tugas dan wewenang presiden diatur dalam UUD Tahun 1945 pasal 4 sampai pasal 17 yaitu sebagai berikut.
Mengajukan rancangan UU kepada DPR, menetapkan dan memberhentikan menteri-menteri negara.
Membuat UU bersama DPR, dan mengajukan rancangan UU APBN.
Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung
Tugas dan wewenang Mahkamah Agung diatur dalam UUD Tahun 1945 pasal 24 yaitu sebagai berikut.
Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan.
Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.
Baca Juga: Latihan Soal Pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan Kelas 10 SMA Disertai Jawaban
Kemudian mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi ditegaskan pada UUD Tahun 1945 pasal 24C yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final.
Kemudian wajib memberi keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Lalu menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial
Tugas dan wewenang Komisi Yudisial ditegaskan dalam pasal 24B ayat 1 yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc.
Baca Juga: Latihan Soal UAS Biologi Kelas 10 Semester 2 dengan Pembahasan Jawaban Terlengkap
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Menetapkan kode etik Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH bersama-sama dengan MA.
Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan KEPPH.
Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK
Baca Juga: Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 267 268, Analisis Rima dalam Puisi
Tugas dan wewenang BPK ditegaskan dalam pasal 23E yaitu memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara.
Lalu memeriksa semua pelaksanaan APBN.
Itulah pembahasan soal PKN kelas 10 halaman 9.
Disclaimer: artikel tidak menjamin kebenaran yang bersifat mutlak karena tidak menutup kemungkinan ada eksplorasi jawaban lainnya.***