RINGTIMES BALI – Simak kunci jawaban untuk mata pelajaran PKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 halaman 150.
Diharapkan dengan adanya kunci jawaban ini, dapat membantu para siswa kelas 7 ketika belajar mata pelajaran PKN di rumah secara mandiri.
Sebagaimana yang dilansir dari Buku Sekolah Elektronik menurut Alumni Pendidikan PKN UMM, Kunti Nur Afifah, S.Pd., kepada Ringtimes Bali pada Rabu, 23 Maret 2022, inilah kunci jawaban PKN kelas 7 halaman 150.
Tabel 6.2 Isi UU Nomer 23 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah dengan UU Nomer 2 Tahun 2015
1. Arti otonomi daerah menurut UU Nomer 2 Tahun 2015.
Otonomi daerah diartikan secara lebih singkat sebagai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah otonomnya sesuai UU.
2. Arti daerah otonom yaitu daerah dalam suatu negara yang memiliki kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut, terkecuali dari pemerintah pusat sebagai pengawas.
3. Arti desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomnya dalam kerangka NKRI.
Baca Juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Halaman 198 Aktivitas Kelompok, Fase-Fase Perkembangan Bumi
Desentralisasi ini juga harus menampung aspirasi rakyat di daerah tersebut.
4. Arti dekonsentrasi yaitu sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan pemerintahan pusat ke lembaga lainnya agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan.
5. Arti tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah yang cakupannya lebih luas ke pemerintah yang cakupannya lebih kecil.
6. Urusan pemerintah pusat adalah perencanaan dan keadilan pembangunan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Baca Juga: Apa Pengertian Kerja Sama, Kunci Jawaban PKN Kelas 7 Halaman 134
7. Urusan pemerintah daerah yaitu penyelenggara pemerintah oleh pemerintah daerah dan kepala DPRD.
8. Pemerintah daerah sesuai dengan PP Nomer 18 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa peraturan perangkat daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten.
9. Pemilihan kepala daerah yaitu secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan asas pemilu.
10. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang keuangan termasuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam penyusunan APBD.
11. Peraturan daerah merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih rinci di setiap daerah.
12. Wewenang DPRD yaitu membentuk daerah bersama kepala daerah, membahas bersama kepala daerah dan menyetujui RAPBD menjadi APBD.
Kemudian melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Lalu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan memilih kepala daerah jika ada kekosongan jabatan.
Itulah kunci jawaban PKN kelas 7 halaman 150.
Disclaimer: Artikel tidak menjamin kebenaran yang bersifat mutlak karena tidak menutup kemungkinan ada eksplorasi jawaban lainnya.***