RINGTIMES BALI - Salam semangat belajar adik-adik kelas 10! Berikut pembahasan soal PKN halaman 183 semester 2.
Pada artikel kali ini akan dibahas soal pada Bab 4 tugas mandiri 4.2 halaman 111 112 tentang makna desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia.
Pembahasan soal dalam artikel ini diharapkan bisa membantu dan menjadi referensi sekaligus evaluasi adik-adik dalam belajar.
Dikutip dari Buku Paket PPKN Kelas X Kurikulum 2013 Kemdikbud, berikut pembahasan alternatif jawaban halaman 111 112 :
Tugas Mandiri 4.2
Diskusikan tentang makna desentralisasi dan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Tuliskan pengertian, landasan hukum, kelebihan dan kekurangan desentralisasi.
Alternatif jawaban:
1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
Baca Juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Uji Kompetensi Bab 3 Semester 2 Halaman 190 Esai Nomor 1-10 Terbaru
2. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU no 32 tahun 2004).
3. landasan hukum :
- UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah
Baca Juga: Download Lagu Paradigm dari Avenged Sevenfold MP3 MP4 Kualitas HD Plus Lirik, Sekali Klik
4. Kelebihan
- dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berfikir
- mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup kreatif
- mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas
- mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi
5. Kekurangan:
- wewenang ini hanya menguntungkan pihak tertentu yang digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi
- sulit dikontrol pemerintah pusat
Baca Juga: Soal Penilaian Harian Tema 7 Subtema 2 Kelas 3, Plus Kunci Jawaban Tahun 2022
- masa transisi menuju desentralisasi ini memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai
- kurang jelasnya pembatasan wewenang pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
Pembahasan soal dan alternatif jawaban dalam artikel ini diharapkan bisa membantu adik-adik dalam belajar dan memudahkan dalam mengerjakan tugas.
Disclaimer:
- artikel ini dibuat dengan tujuan agar dapat membantu siswa dalam belajar.
- pembahasan jawaban dalam artikel ini bersifat terbuka, siswa dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik.
- artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban.***