RINGTIMES BALI - Berikut pembahasan latihan soal Uji Kompetensi 2 materi PKN kelas 11 Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia dilengkapi kunci jawaban.
Setelah kalian menyelesaikan soal Mid semester, kini kita kembali pada materi mata pelajaran PKN khususnya kelas 11 dengan mengerjakan latihan soal Uji Kompetensi 2 pada Bab 3 tentang Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia.
Diharapkan artikel soal Uji Kompetensi 2 mata pelajaran PKN kelas 11 ini dapat meningkatkan pembelajaran siswa saat belajar daring/online di rumah.
Baca Juga: Soal Uji Kompetensi Bab 3 PKN Kelas 9 Halaman 94 Kedaulatan NKRI
Dan berikut pembahasannya dikutip dari kanal YouTube Bunda Indri, Minggu 3 Oktober 2021:
1. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Setiap lembaga peradilan memiliki dasar hukum yang dijadikan landasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Lembaga peradilan dengan dasar hukum yang tepat ditunjukkan oleh pilihan...
jawaban : B. UU No.50 tahun 2009, Peradilan agama
2. Bacalah wacana berikut!
Berdasarkan wacana di atas, Pak Deni dapat melakukan uji materiil peraturan daerah tersebut kepada...
jawaban : C. Mahkamah Agung
Baca Juga: Kunci Jawaban Soal Uji Kompetensi 1.3 Halaman 31 PPKN Kelas 7
3. Bacalah wacana berikut!
Apabila penyelesaian masalah tidak mampu diselesaikan secara musyawarah , kedua belah pihak dapat menyelesaikan melalui...
jawaban : B. Pengadilan Negeri
4. Pengadilan di lingkungan peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Pengadilan militer berwenang memeriksa dan memutus perkara dengan terdakwa...
jawaban : C. prajurit berpangkat kapten ke bawah
5. Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan anggota hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh...
jawaban : C. MA, KY dan presiden
Baca Juga: Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Uji Kompetensi Bab 2 Halaman 51, Pembukaan UUD 1945
6. Bacalah berita berikut!
Berdasarkan kutipan di atas, pelaku dapat diproses di peradilan umum dengan alasan...
jawaban : C. menghambat tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Indonesia adalah negara hukum, Indonesia memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam ketentuan UUD NRI tahun 1945 tepatnya pada ...
jawaban : D. pasal 24 ayat (2)
jawaban : D. Mahkamah Institusi
jawaban : D. pengadilan militer utama
10. Perhatikan gambar berikut!
Setiap lembaga peradilan memiliki wewenang berbeda-beda. Pengadilan seperti gambar tersebut memiliki wewenang...
jawaban : A. memutus sengketa antara pengadilan atau lebih
Baca Juga: Pengertian dan Makna Bhineka Tunggal Ika, Kunci Jawaban PPKN Kelas 7 SMP Tabel 4.6
Soal Isian Singkat
1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut dimuat dalam pasal ...ayat...
jawaban : pasal 24 ayat (1)
2. Dalam tingkatan peradilan nasional, pengadilan di atas termasuk pada tingkat...
jawaban : pertama
3. Lembaga peradilan yang berkedudukan di tingkat kasasi yaitu...
jawaban : Mahkamah Agung
4. Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu...
jawaban : pengadilan khusus
5. Pembatalan putusan ataupun penetapan pengadilan yang berasal dari keseluruhan lingkungan peradilan disebut...
jawaban : kasasi
6. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden merupakan pengadilan tingkat...
jawaban : pertama
Baca Juga: Kunci Jawaban Soal Uji Kompetensi 1.3 Halaman 31 PPKN Kelas 7
7. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata merupakan wewenang pengadilan...
jawaban : Militer tinggi
8. Partai X memiliki visi dan misi yang tidak sejalan dengan konstitusi negara. Akibatnya partai X terpaksa dibubarkan. Lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus tersebut adalah...
jawaban : Mahkamah Konstitusi
9. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran hukum merupakan kegiatan dalam proses peradilan pada tahap...
jawaban : penyelidikan
10. Undang-undang Nomor 3 tahun 1977 merupakan salah satu dasar hukum peradilan di Indonesia yang mengatur tentang...
jawaban : pengadilan anak
Baca Juga: Kunci Jawaban PPKN Kelas 7 SMP Bab 1 Perbedaan BPUPKI dan PPKI halaman 14-15
Soal Esai
jawaban : Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan.
Sengketa pajak dapat diselesaikan melalui pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara
2. Bacalah wacana berikut!
Sebagai orang sadar hukum, apa tindakan yang sebaiknya dilakukan Sofyan?
jawaban :
Sebagai WNI Sofyan merasa dirugikan dengan adanya pasal dalam UU. Sofyan mengajukan uji materiil pasal dalam UU yang dimaksud. Hakim konstitusi akan memeriksa berkas permohonan dan menyelenggarakan sidang putusan.
Baca Juga: Kunci Jawaban PPKN Kelas 7 SMP Bab 2 Norma dan Keadilan Halaman 45
Hakim konstitusi dapat memutuskan menerima atau menolak putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan semua pihak harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Setiap lingkungan peradilan nasional memiliki dasar hukum. Apa saja dasar hukum yang menjadi landasan keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung?
jawaban :
4. Secara institusional peradilan di Indonesia terdiri atas tiga tingkatan. jelaskan hubungan ketiga tingkatan tersebut !
jawaban : Hubungannya adalah putusan dari pengadilan pertama dapat dimintakan banding ke pengadilan kedua.
Apabila pihak yang berperkara tidak sependapat, hasil banding yang tekah diputuskan di pengadilan tingkat kedua dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
5. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Apa makna kata bercetak miring pada pernyataan tersebut?
jawaban :
Putusan tersebut langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Tida ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Pihak yang berperkara tidak dapat mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali terhada putusan tersebut.
Itulah akhir pembahasan Latihan Soal Uji Kompetensi 2 PKN Kelas 11 Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia.
Semoga bermanfaat.***