Network
RINGTIMES BALI - Permasalahan tapal batas Desa Mendoyo Dauh Tukad dengan Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali telah muncul sejak tahun 1970. Namun hingga kini belum ada titik temu.
Pemerintah daerah setempat sebenarnya telah turun tanggan menyelesaikan masalah ini, namun masih menemui jalan buntu. Akibat masalah ini ratusan KK warga terkatung-katung nasibnya.
Diketahui ada seratus KK lebih warga Desa Mendoyo Dauh Tukad, tinggal dan bermukin di lahan yang di klaim masuk wilayah Desa Pohsanten. Kondisi ini menyebabkan pelayanan pihak desa terhadap warga tersebut terhambat, termasuk pihak desa kesulitan melaksanakan program desa (pembangunan).
Baca Juga: HP Gaming Black Shark 3 Resmi Beredar Di Indonesia
"Ada seratus KK lebih warga kami tinggal di wilayah Desa Pohsanten. Ini tentunya menyulitkan kami untuk pelayanan termasuk menjalankan program desa, utamanya pembangunan infrastruktur," terang Perbekel (Kepala Desa) Mendoyo Dauh Tulad Gusti Putu Ediana, Rabu (5/8/2020).
Jika hendak menjalankan program dengan menggunakan anggaran desa, pihaknya kuwatir akan bermasalah lantaran status lokasi belum jelas dan dikatakan masuk wilayah Desa Pohsanten. Padahal seratus lebih KK ber KTP Mendoyo Dauh Tukad.
Demikian halnya, terkait bantuan kepada masyarakat miskin, menurutnya sering terjadi permasalahan. Dimana bantuan untuk warganya justru jatuh di Desa Pohsanten.
Baca Juga: Lowongan Kerja PT. Hanawa Mobilindo Utama, Denpasar Bali
"Termasuk bantuan di masa pandemi covid 19 ini, seperti BLTD dan lainnya. Kami sudah menganggarkan, tahu-tahunya di Desa Pohsanten juga sudah terakomodir bantuan. Jadi kan dobel anggaran," ujarnya.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan atau memediasi permasalahan tersebut, sehingga nantinya dalam menjalankan program desa tidak menimbulkan dampak hukum.
