Network
RINGTIMES BALI— Manager PT ASDP Padangbai Zainal Abidin, pasang badan atas aksi penolakan yang dilakukan Desa Adat Padangbai, terkat rencana pembangunan dermaga 3 Pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Senin (3/8/20).
Tak mau disudutkan atas aksi masa itu, Zainal Abidin dengan tegas menyatakan, rencana pembangunan dermaga 3 tersebut atas pemerintah pusat melalui kementerian Perhubungan.
“Kami hanya menjalankan perintah dari pimpinan pusat. Agar pembangunan dermaga tiga bisa dilakukan maka perlu untuk mensertifikasi lahan sisi timur dermaga satu yang nantinya akan dibangun untuk penambahan dermaga tiga,” ucapnya.
Baca Juga: Tanah Desa Disertifikatkan, Warga Padangbai Demo PT ASDP Padangbai
Pihaknya mengatakan, sejauh ini memang belum ada sosialisasi terkait rencananya itu dengan masyarakat Desa Adat Padangbai.
Kendati demikian pihak PT ASDP sudah melakukan sosialisasi tentang penataan kawasan Pelababuhan Padangbai dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.
“Baru sebatas koordinasi dengan pemerintah daerah saja, tapi untuk sosialisasi dengan masyarakat belum dilakukan,” ucapnya.
Baca Juga: Kisah Heroik Empat Polisi Polsek Blahbatuh, Bantu Persalinan di Mobil Patroli
Zainal Abidin mengaku, secara pribadi pihaknya memiliki kepentingan dengan dibangunnya dermaga tersebut. Tapi semua ini terjadi karena perintah dari pemerintah pusat.
“Perintahnya bersifat lisan, kita juga sudah lakukan pengukuran lahan pelabuhan yang ada, hanya saja sosialisasi kemasyarakat belum,” tukasnya.
Sebekumnya, krama Desa Adat Padangbai dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap sertifikasi lahan padruwen Desa Adat dan rencana pembangunan dermaga 3 di sisi timur dermaga 1 padangbai.
Baca Juga: Haji Heru Hadiri Penyerahan Bansos, Tokonya Kebakaran Hebat, Kerugian Capai Miliaran Rupiah
Penolakan yang dilakukan bukan tanpa dasar, pasalnya PT ASDP Padangbai melakukan tindakan kesewenang-wenangan, terkait pensertifikatan lahan padruwen desa tersebut.
“Kami sudah membuat piagam penolakan ini. Segera akan kita menghadap Pak Gubernur Bali I Wayan Koster untuk menyampaikan persoalan ini,” pungkasnya. ***K-02
