Agung Widiada Sebut Sistem Satu Jalur Rusak Sistem PPDB yang Sah

- 11 Juli 2020, 18:44 WIB
Foto: Anggota DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Widiada. /

RINGTIMES BALI - Pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun pelajaran 2020/2021 di Kota Denpasar untuk jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua, secara daring melalui website https://denpasar.siap-ppdb.com, telah dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Rabu, 24 Juni 2020, lalu.

Kendati demikian, menurut salah seorang tokoh masyarakat, Anak Agung Ngurah Gede Widiada, penyelenggaraan PPDB tiap tahun selalu tidak sempurna. Untuk tahun ajaran baru ini, dikatakkan ada kesepakatan moral bahwa rombongan belajar (rombel) tiap kelas di SMP negeri di Kota Denpasar sebanyak 36 orang siswa.

Baca Juga: Penyiaran Media Sosial Makin Marak, KPI Soroti Belum Ada Regulasi yang Mengawal

"Ada rumor yang saya dengar rombel ditambah jadi 40 siswa, alasannya katanya untuk membantu masyarakat terdampak covid-19," katanya saat ditemui di kediamannya, Puri Peguyangan, Sabtu, 11 Juli 2020.

Padahal menurutnya, antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar dan DPRD Kota Denpasar telah ada kesepakatan moral rombel maksimal 36 siswa.

Meskipun alasannya jumlah itu ditambah karena untuk membantu masyarakat terdampak covid-19, namun bagi Agung Widiada, hal itu justru sangat rentan terjadi penularan karena jumlah siswa yang sesak dalam satu kelas akan semakin mengganggu proses belajar mengajar.

Baca Juga: Aksi Bersih-Bersih Polsek Ubud di Bukit Tjampuhan, Songsong New Normal

"Kita khawatirkan akan terjadi kasus baru (covid-19, red) klaster sekolah apabila dalam satu kelas daya tampung siswa melebihi kapasitas ruang belajarnya di sekolah," ungkapnya.

Dengan situasi tersebut, anggota DPRD Kota Denpasar ini menduga ada "tangan-tangan sakti" yang ingin menyentuh penyelenggaraan PPDB tahun ini.

"Satu sisi kita ingin menolong masyarakat yang tidak mampu tapi ada kondisi penting yang harus diperhatikan yakni kesehatan di masa pandemi, jadi kalau pemerintah sudah melabrak komitmen itu khan artinya sudah tidak mendidik, apakah ini ada tekanan politik, ada tangan-tangan yang bermain itulah yang selalu jadi problema setiap tahun ajaran," kata politisi Partai Nasdem ini.

Halaman:

Editor: I Dewa Putu Darmada


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X