Network
I Komang Darmawan menyatakan, satu posko dijaga oleh dua hingga tiga petugas dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.
"Ini yang kami evaluasi dan kami akan rapatkan di desa. Jika (nanti) hasil evaluasi posko itu sangat penting, pasti akan kami buka lagi. Kalau saya pribadi menilai posko itu mubazir karena yang keluar masuk warga itu-itu saja. Sementara anggaran yang disedot cukup tinggi," ungkapnya.
Awalnya, pemerintah desa sempat memberikan insentif kepada petugas yang berjaga di Posko Covid-19.
Baca Juga: Promo Potongan Harga Tabung Gas hingga 18 Juni 2020 Se-Indonesia
Namun kemudian, lanjutnya, keluar instruksi yang menyatakan pemberian insentif kepada petugas jaga Posko Covid-19 tidak dibenarkan.
Setelah keluar larangan tersebut, insentif dari pemerintah desa diganti dengan memberi mamiri dan mamirat kepada para petugas jaga secara patungan dengan desa pakraman (desa adat) dengan skema masing-masing 50 persen.
"Jika dihitung, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa saja untuk 7 posko penanganan Covid-19 mencapai tiga puluh juta rupiah per-bulan,” tandasnya.
Baca Juga: Alasan Ekonomi, WNA di Bali Mau Dibayar Rp 50 Ribu Jadi Kurir Sabu
I Komang Darmawan menyatakan tidak mengetahui berapa anggaran yang telah dikeluarkan oleh desa pakraman.
“Sekarang sudah berjalan dua setengah bulan. Coba saja dihitung (berapa) jumlah anggarannya. Makanya kami cabut sementara untuk dievaluasi," pungkasnya.
